Tebarberita.id, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Early Warning System (EWS) Si-Rukun, aplikasi berbasis web untuk mendeteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan (KSBK). Warga dapat melapor potensi konflik melalui laman https://pkubpusat.kemenag.go.id/ews/login
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut sistem ini penting layaknya deteksi dini tsunami karena menuntut respons cepat dan profesional.
“Ada tiga hal yang perlu dideteksi. Yang pertama adalah fenomena gejala-gejala munculnya potensi konflik. Yang kedua, ketika muncul konflik. Dan yang ketiga adalah konflik itu sendiri,” ujarnya saat peluncuran di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ia menegaskan seluruh pejabat Kemenag harus siaga penuh. “Teleponnya 24 jam. Jangan pernah tidur dengan telepon itu. Dan, dibunyikan agar sampai nanti kita selesai,” tegasnya.
Menag juga meminta pemantauan tak hanya pada isu agama, tetapi juga potensi konflik etnis, pribadi, atau sosial lainnya.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan, data lapangan dikumpulkan penyuluh, penghulu, dan petugas Kemenag di seluruh Indonesia. Lebih dari 500 penyuluh telah dilatih khusus di wilayah rawan konflik.
“Kondisi sosial dan kebangsaan sangat dinamis, sehingga penelitian tidak pernah statis. Kita perlu terus mengambil langkah untuk memastikan energi kita diarahkan ke daerah yang potensi konfliknya besar,” katanya.
EWS Si-Rukun menampilkan Skor Potensi Konflik, Tingkat Respon, Pemetaan Daerah, Rekomendasi, Frekuensi Kasus, dan Laporan. Mekanisme eskalasi disiapkan sebagai peringatan dini bila konflik berpotensi meluas.
Agar sistem tetap relevan, Kemenag menyiapkan dukungan regulasi dan kelembagaan, menyusun grand design dan pedoman penggunaan, mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta memelihara dan mengembangkan aplikasi bersama Pusat Data dan Informasi Kemenag.
Peluncuran dihadiri jajaran pimpinan Kemenag, termasuk Dirjen Bimas dari berbagai agama dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama. Sistem ini diharapkan menjadi instrumen efektif menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial di Indonesia. (*)
