Laila Fatihah – Komisi II DPRD Samarinda
Tebarberita.id, Samarinda – Penerapan E-Parking di Samarinda dinilai Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah belum maksimal. Tanggapan itu dilontarkan lantaran belum adanya kanal khusus yang memisahkan penggunaan parkir secara nontunai dan tunai.
“Gimana mau maksimal. Tak ada tempat yang beda untuk masyarakat yang gunakan e-parking atau bayar tunai,” ungkap Laila diwawancarai media ini pada (4/1/2023). Untuk menyosialiasikan pembayaran secara nontunai lewat e-parking, kata dia, perlu dibarengi dengan tersedianya fasilitas yang menunjang.
Politikus PPP Samarinda itu mencontohkan penerapan e-parking di Balikpapan yang memisahkan jalur untuk masyarakat yang membayar secara tunai atau nontunai. Dengan begitu, sambung Laila, kecurangan dalam pemungutan retribusi parkir lewat dua opsi ini bisa ditekan.
Laila mencontohkan kecurangan dalam pemungutan retribusi yang selama ini terjadi. Misal, retribusi yang dipungut senilai Rp 9 ribu, masyarakat umumnya membayar dengan uang Rp 10 ribu. Seringkali pemungut retribusi itu mengaku tak punya kembalian. Alhasil, masyarakat terkadang memaklumi dan mengikhlaskan uang tersebut.
“Saya pribadi enggak masalah sama Rp 1 ribu itu. Tapi kalau berpikir berapa kali dia melakukan hal itu pasti banyak juga. Terus ke mana uang ini, karena tak mungkin masuk ke pemkot,” tuturnya.
Mal-mal besar di Samarinda diimbaunya agar aktif untuk menerapkan pemilahan jalur pembayaran parkir secara tunai atau nontunai. Hal ini bisa menjadi percontohan sekaligus pemahaman untuk masyarakat di Samarinda. (ADV/NA)
