Tebarberita.id, Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Parlindungan Sihotang meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengetatan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, OPD juga diminta menghitung secara pasti kebutuhan dan jumlah PPPK. Hal itu bertujuan agar setiap OPD dapat bekerja optimal dan mencegah penumpukan pegawai, juga meringankan beban anggaran daerah.
“Jangan ada penumpukan di suatu instansi. Kita harus ada kepastian kebutuhan dan penempatan. Jangan kebutuhannya satu diisi 10, jadi harusnya digaji satu nah ini dibagi 10,” katanya.
Parlindungan berharap ada solusi bagi keberadaan tenaga honorer. Karena pemerintah sebagai pembuat aturan juga harus punya kebijakan. Agar tenaga honorer tetap mempunyai harapan untuk bekerja meskipun lewat penyedia tenaga kerja atau regulasi penyaluran tenaga honorer.
“Jika berbicara masalah aturan, pemerintah melaksanakan aturan hnaya memang aturan ini perlu adanya kebijakan,” tambahnya. (Adv/DPRD Balikpapan)
