Tebarberita.id, Tenggarong – Pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menyaksikan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD Kukar masa jabatan 2024–2029, Kamis (19/6/2025). Acara yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kukar ini dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, sebagai perwakilan DPRD provinsi.
Dalam prosesi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Junaidi dan Wakil Ketua I Abdul Rasyid, Ahmad Yani secara resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kukar baru. Pelantikan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Ben Ronald P. Situmorang, dan dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Sultan Aji Muhammad Arifin, serta jajaran Forkopimda, OPD, dan tokoh masyarakat.
Dukungan untuk Kepemimpinan Baru
Ananda Emira Moeis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang khidmat tersebut. “Alhamdulillah, pelaksanaan paripurna berlangsung khidmat. Kami berharap Ketua DPRD Kukar yang baru dapat mengemban amanah dengan baik, memimpin lembaga secara produktif dan bersinergi penuh bersama bupati, wakil bupati, serta seluruh perangkat daerah dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Husni Fahruddin menekankan pentingnya kerja sama lintas fraksi dan pemerintahan. “Kami percaya, dengan latar belakang sebagai kader PDI Perjuangan, Ahmad Yani dapat memperkuat sinergi antara Fraksi Golkar dan Fraksi PDI-P. Hal ini penting agar program prioritas seperti Gratispol dan Jospol bisa diimplementasikan lebih luas, khususnya di Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Komitmen Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Kehadiran DPRD Kaltim dalam acara ini menjadi bagian dari upaya mendorong harmonisasi antarlembaga demi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan aspiratif. Ananda dan Husni sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk dalam implementasi program prioritas, akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (ADV/DPRD KALTIM)