Tebarberita.id, Tanjung Redeb — Anggota DPRD Kaltim menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong pembangunan di wilayah strategis perbatasan. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pengarahan Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau, Rabu (16/7/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat legislatif termasuk Syarifatul Sya’diah, Husin Djufrie, dan Apansyah dari DPRD Kaltim.
Kabupaten Berau yang menjadi pintu gerbang utama wilayah utara Kalimantan Timur, dinilai memiliki peran vital dalam peta pertahanan dan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, kawasan ini juga menghadapi ancaman nyata berupa penyelundupan lintas batas dan kerentanan keamanan yang bisa menghambat iklim investasi dan pengembangan pariwisata.
Anggota DPRD Kaltim, Husin Djufrie, menekankan bahwa penguatan sinergitas antarlembaga bukan semata seremonial, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.
“Berau bukan sekadar wilayah pinggiran, tapi pintu masuk strategis Kaltim. Tanpa koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan DPRD, kita berisiko kehilangan kendali atas arah pembangunan dan keamanan,” tegasnya.
Ia juga menekankan posisi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. “Kami di DPRD hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang menjamin rasa aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Husin menambahkan.
Forum ini juga menjadi momen evaluatif terhadap tantangan koordinasi yang kerap tersendat akibat ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Karena itu, DPRD Kaltim mendorong agar sinergi antarlembaga tidak hanya berhenti di tataran simbolik, melainkan diterjemahkan ke dalam kebijakan terpadu, alokasi anggaran yang lebih responsif, serta pelibatan masyarakat sipil secara aktif.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama. Namun lebih dari sekadar seremonial, kehadiran unsur DPRD Kaltim dalam forum ini menjadi simbol komitmen politik terhadap keamanan dan pembangunan wilayah perbatasan yang strategis seperti Berau. (ADV/DPRD KALTIM)
