Tebarberita.id, Balikpapan – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya menghasilkan rekomendasi strategis dari Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur yang membahas keadilan fiskal daerah penghasil sumber daya alam (SDA), Rabu (9/7/2025), di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan.
Rakor bertema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan guna Penguatan Fiskal Daerah” ini dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Sekdaprov Sri Wahyuni, dan dimoderatori oleh Kepala Bapenda Ismiati.
Forum tersebut dihadiri 12 gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi penghasil SDA, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, hingga Sumatera Selatan. Dalam forum itu, Hasanuddin menekankan perlunya langkah konkret dalam menyusun strategi bersama kepada pemerintah pusat, khususnya lewat pendekatan advokasi nasional.
“Saya ingin setelah rakor ini ada rekomendasi strategis dari DPRD. Kami sering turun ke lapangan, komisi-komisi kami terjun langsung, sehingga bisa memberikan masukan yang relevan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengelolaan sektor pertambangan di Kaltim yang menurutnya harus berlangsung secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Hasanuddin menyebut, Kalimantan Timur memiliki 10 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), terbanyak secara nasional, sehingga semestinya mendapat perhatian serius dalam alokasi DBH.
Gubernur Rudy Mas’ud dalam pidatonya menekankan bahwa forum ini bukan sekadar koordinasi antardaerah, melainkan perjuangan bersama untuk keadilan fiskal.
“Ini bukan soal bagi-bagi kue, tapi soal keadilan fiskal. Banyak daerah penghasil tidak mendapat sepeser pun dari aktivitas yang terjadi di wilayahnya,” tegas Rudy.
Ia menyoroti ketimpangan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil yang masih didominasi pusat, terutama dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pusat. Rudy menyatakan bahwa Kaltim menyumbang lebih dari 50 persen PNBP nasional dari sektor pertambangan, namun tidak mendapatkan alokasi yang seimbang.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum kolektif untuk mendesak lahirnya regulasi baru yang berpihak kepada daerah penghasil, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi SDA secara berkeadilan. (ADV/DPRD KALTIM)
