TEBARBERITA.ID – Pemerintah menegaskan komitmen untuk memberantas praktik mafia pangan yang dinilai merugikan petani, mengganggu pasokan, dan membebani konsumen. Isu ini dibahas dalam rapat koordinasi Kemenko Polkam bersama kementerian dan lembaga terkait, yang mengidentifikasi praktik penimbunan dan repacking beras subsidi, penyalahgunaan pupuk dan BBM, impor ilegal, hingga kartel harga cabai.
Asisten Deputi Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Brigjen TNI M. Sujono, menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga.
“Pemberantasan mafia pangan perlu dilakukan secara sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga. Menko Polkam mengamanatkan untuk kita kawal Program Prioritas Presiden di antaranya Makan Bergizi Gratis, dengan menjaga rantai pasok pangan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima media ini.
Satgas Pangan Polri menegaskan komitmen melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penindakan menggunakan prinsip ultimum remedium agar stok pangan tetap terjaga. Sementara itu, TNI menyatakan siap mengerahkan aparat teritorial hingga Babinsa untuk melindungi petani dari tengkulak.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya pemetaan rantai pasok dan penerapan harga acuan guna mencegah permainan pasar.
Rapat menyepakati tiga poin utama dalam strategi pemberantasan mafia pangan: memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, mengintegrasikan data, dan menerapkan tata kelola distribusi yang transparan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga dan pasokan pangan dapat terjaga sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. (*)
