Tebarberita.id, Samarinda – Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) antara wilayah pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah yang kaya sumber daya alam namun tertinggal dalam kualitas SDM.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi akar persoalan. Ia menegaskan, ketika sistem pendidikan tidak sesuai dengan realitas lokal, pembangunan pun berisiko timpang. “Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya.
Menurut politisi Fraksi PKS ini, stagnasi kualitas pendidikan di daerah harus diatasi melalui model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Ia menekankan pentingnya kurikulum yang tidak sekadar mengikuti standar nasional, tetapi juga menyerap nilai budaya, kebutuhan dunia kerja, dan potensi ekonomi setempat. “Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Agusriansyah juga melontarkan kritik terhadap kebijakan pendidikan nasional yang dinilai terlalu memusatkan peran pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim cenderung hanya menjadi objek dari program seragam yang tidak selalu relevan.
Sebagai solusi, ia mendorong kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini, menurutnya, penting dalam merumuskan arah pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan kontekstual. “Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya.
Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, pendidikan di Kaltim diharapkan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis dalam pemerataan pembangunan antardaerah. (ADV/DPRD KALTIM)
