Tebarberita.id, Samarinda – Program Pendidikan Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat tanggapan kritis dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. Ketua Fraksi Partai Demokrat Kaltim ini mengingatkan perlunya keselarasan antara kebijakan politik dan kemampuan fiskal daerah.
Agus Aras menyatakan, “Dalam konteks politik, sah-sah saja program seperti itu. Tapi kita juga harus realistis, melihat kemampuan APBD Kaltim dalam membiayai program pendidikan gratis secara menyeluruh.” Ia menekankan bahwa kondisi fiskal Kaltim saat ini masih terbatas, sehingga memerlukan pertimbangan matang dalam implementasinya.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa program ini baru akan berjalan optimal mulai 2026. “Tujuannya bagus, tapi masyarakat perlu bersabar karena pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan regulasi dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Agus juga mengingatkan bahwa kewenangan Pemprov terbatas pada jenjang SMA/SMK/SLB, sementara pendidikan tinggi memerlukan formulasi khusus.
Di akhir pernyataannya, Agus menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal. “Anggaran daerah juga perlu dialokasikan untuk sektor lain yang tidak kalah penting, seperti infrastruktur yang saat ini membutuhkan perhatian serius,” tutupnya.
Sorotan ini muncul sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap kebijakan publik, sekaligus upaya memastikan implementasi program yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara fiskal. (*)
