Anggota DPRD Kutai Timur Soroti Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Tebarberita.id, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) memberikan perhatian serius terhadap belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah Kutim. DPRD Kutim menilai pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan proyek-proyek yang mendesak dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Masdari Kidang, Anggota DPRD Kutim, menekankan pentingnya pembangunan yang berfokus pada fasilitas dasar seperti jalan penghubung, listrik, dan air bersih. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembangunan yang dianggap kurang penting, seperti pembangunan gapura, di saat banyak jalan di daerah masih dalam kondisi buruk.
“Contoh konkret adalah gapura-gapura yang sudah berdiri kokoh, sementara banyak jalan yang masih becek dan rusak. Itu jelas menunjukkan prioritas pembangunan yang kurang tepat,” ungkap Masdari Kidang kepada wartawan di Sangatta, Kamis (14/11/2024).
Selain gapura, Masdari juga menyoroti pemborosan anggaran yang terjadi pada pembangunan gazebo di area perkantoran pemerintah, terutama di sekitar rumah jabatan Bupati. Menurutnya, area tersebut seharusnya menjadi kawasan yang steril dari kegiatan sosial masyarakat, sehingga tidak memerlukan fasilitas seperti gazebo.
“Seharusnya area sekitar rumah jabatan Bupati steril. Pembangunan gazebo di sana kurang tepat, tidak semestinya ada orang duduk-duduk di tempat itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Masdari mengkritik pemugaran yang sering dilakukan di taman-taman yang ada di kawasan Bukit Pelangi. Ia menilai bahwa infrastruktur taman yang ada, seperti Taman Venus di sekitar Kantor DPRD, masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan renovasi yang sering dilakukan. Ia menyarankan agar anggaran yang ada digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan.
“Cukup lakukan perawatan, tidak perlu sering bongkar pasang. Anggaran sebaiknya dialihkan untuk proyek infrastruktur yang lebih mendesak, salah satunya adalah perbaikan jalan,” tegasnya.
Dengan adanya kritik ini, diharapkan pemerintah daerah Kutim dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV/DPRD KUTIM)
