Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, memperkuat kapasitas aparatur dan pelaksana program dalam mempersiapkan perencanaan percepatan penurunan stunting melalui forum Pra-Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyusunan program penanganan stunting lebih terkoordinasi, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur/Pelaksana dalam Penyelenggaraan Pra-Musrenbang Stunting Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kutai Barat yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) di Ruang Rapat Bappeda Litbang, Rabu (11/11/2026).
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Erik Victory, menyampaikan bahwa persoalan stunting masih menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah yang membutuhkan penanganan secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, percepatan penurunan stunting tidak dapat hanya mengandalkan intervensi sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.
Perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, hingga masyarakat dinilai memiliki peran masing-masing dalam mendukung upaya tersebut. Karena itu, penyamaan pemahaman dan penguatan koordinasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program berjalan secara terpadu.
“Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas ini memiliki arti penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan aparatur serta para pelaksana dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Pra-Musrenbang Stunting secara terencana, terkoordinasi, dan berbasis data,” ucapnya.
Frederick juga menekankan perlunya memperkuat sinergi antarsektor agar kebijakan dan pelaksanaan program penurunan stunting tidak berjalan secara terpisah. Seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, puskesmas, serta kader pembangunan diharapkan memiliki komitmen dan arah kerja yang selaras.
Penguatan koordinasi tersebut diperlukan agar persoalan yang ditemukan di masing-masing wilayah dapat diidentifikasi secara lebih sistematis. Dengan demikian, usulan program yang disusun melalui forum Pra-Musrenbang dapat mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga berharap peningkatan kemampuan aparatur dapat menghasilkan perencanaan program yang lebih berkualitas dan terukur. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyusun langkah intervensi berdasarkan permasalahan yang dihadapi setiap kecamatan maupun kampung.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kutai Barat, Florensius Steven, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan Pra-Musrenbang Stunting. Forum tersebut dirancang sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, menentukan prioritas penanganan, serta merumuskan usulan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
Menurut Florensius, kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas proses perencanaan. Aparatur dan pelaksana di tingkat kecamatan maupun kabupaten perlu memiliki pemahaman yang memadai agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan forum.
“Dengan demikian, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komitmen, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghasilkan perencanaan dan kegiatan yang tepat sasaran guna mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Barat,” tutupnya.
Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diikuti Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kutai Barat, kepala puskesmas, serta perwakilan kecamatan dari seluruh wilayah kabupaten. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaksana program di tingkat kewilayahan.
Adapun materi kegiatan menghadirkan Ahmad Riyadi dari Komisi Kalimantan Timur sebagai narasumber. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memberikan penguatan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai persiapan serta pelaksanaan Pra-Musrenbang Stunting.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendorong agar proses perencanaan penanganan stunting tidak berhenti pada penyusunan usulan administratif, tetapi menghasilkan program yang didasarkan pada identifikasi persoalan dan kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi lintas sektor serta keterlibatan pelaksana di tingkat kecamatan dan kampung menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Penguatan kapasitas aparatur diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan Pra-Musrenbang Stunting yang lebih efektif, sehingga perencanaan program percepatan penurunan stunting di Kutai Barat dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. (Adv/T10/Diskominfo Kubar)
