Tebarberita.id, Tarakan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda memimpin langsung kunjungan kerja reses ke Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (27/10/2025). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dibiayai melalui APBN.
Dalam kunjungan itu, Huda menegaskan bahwa Komisi V memberikan perhatian serius terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, BNPP, dan Basarnas. Menurutnya, seluruh program itu harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
“Kaltara ini bukan hanya provinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur pada 2012, tapi juga berhadapan langsung dengan Malaysia. Artinya, infrastruktur di sini adalah garda depan wajah Indonesia di perbatasan utara,” ujar Huda dikutip dpr.go.id.
Komisi V DPR menilai pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kaltara masih sangat mendesak. Selain berperan sebagai pintu gerbang utara Indonesia yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak, Kaltara juga memiliki potensi ekonomi besar yang dapat tumbuh pesat bila ditopang oleh konektivitas dan fasilitas publik yang memadai.
Huda menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti bendungan air baku, jaringan jalan antarwilayah, sarana transportasi publik, serta pembangunan Terminal Tipe A di sejumlah titik strategis.
“Infrastruktur dasar di Kaltara adalah fondasi utama bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Tanpa itu, pertumbuhan wilayah ini akan tertinggal jauh dibandingkan daerah lain, padahal potensinya luar biasa,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Huda juga menyoroti lambannya progres pembangunan Jembatan Binuang yang menghubungkan Malinau–Krayan. Ia mengungkapkan, proyek tersebut sempat tertunda akibat pemblokiran anggaran sekitar Rp50 miliar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami ingin memastikan proyek strategis seperti Jembatan Binuang tidak terus terhambat. Akses ini vital bagi konektivitas masyarakat perbatasan dan untuk menekan ketergantungan ekonomi dengan wilayah Malaysia,” ujarnya seperti dikutip dpr.go.id.
Ia menambahkan, posisi geografis Kaltara yang berhadapan langsung dengan Sabah dan Serawak menjadikan wilayah ini prioritas nasional dalam konteks pembangunan dan kedaulatan ekonomi.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Huda bahkan menyoroti ungkapan yang menggambarkan kondisi warga perbatasan: “Garuda di dadaku, Malaysia di perutku.”
“Itu sebabnya, infrastruktur di Kaltara bukan hanya soal ekonomi, tapi juga harga diri bangsa,” pungkasnya.(*)
