TEBARBERITA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan dukungan terhadap peluncuran program rumah subsidi secara masif yang direncanakan berlangsung pada September 2025. Hal ini terungkap setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadap Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar melaporkan persiapan acara peluncuran rumah subsidi yang akan dilakukan serentak di berbagai kota.
“Yang pertama tadi saya laporkan bahwa kami membuat acara di bulan September, yaitu acara launching rumah subsidi. Rencananya secara masif di bulan September,” ujar Maruarar kepada media.
Peluncuran tahap awal ini menargetkan paling sedikit 25 ribu unit rumah subsidi. Pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi secara nasional dari 200 ribu unit menjadi 350 ribu unit sepanjang tahun ini.
“Karena rumah subsidi ini pertama kali kuotanya meningkat. Biasanya sekitar 200 ribuan, tahun ini ada 350 ribu,” tambahnya.
Maruarar menjelaskan bahwa rumah subsidi diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah telah menetapkan alokasi khusus untuk berbagai kelompok profesi seperti petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, dan pekerja media.
“Pertama kali dibagi, kita ada pengalokasian buat petani 20 ribu unit, buat nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, media 3 ribu unit, supir 8 ribu unit, guru 20 ribu unit, dan masyarakat lainnya,” jelasnya.
Selain rumah subsidi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan—sebuah inisiatif baru yang untuk pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Skema ini dirancang untuk mendukung sektor properti dan pariwisata, termasuk pembangunan homestay.
“Saya melaporkan persiapan KUR perumahan, karena pertama kali di Indonesia ada KUR untuk perumahan. Ini terjadi di masa Presiden Prabowo, dengan dukungan dari Danantara, BUMN, dan koordinasi Menko Perekonomian serta Menteri Keuangan,” terang Maruarar.
Ia optimistis, KUR perumahan akan mempercepat penyediaan hunian layak dan memberikan dorongan ekonomi signifikan bagi daerah-daerah. Kolaborasi antara kementerian, BUMN, dan pelaku usaha disebut menjadi kunci sukses program ini. (*)
