Tebarberita.id, Tenggarong – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid menjadi pembicara dalam pelatihan Peningkatan Kopetensi Kelitbangan dalam Rangka Mewujudkan Kutai Kartanegara yang Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri yang digelar Badan Penelitaian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kutai Kartanegara di Hotel Aston, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (8/10/2022).
“Kegiatan ini bukan hanya dikuti Balitbangda Kukar tapi kegiantan ini melibatkan seluruh Kantor Balitbangda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, ini sangat luar biasa,” kata Rasid.
Sebagai lembaga riset, kata rasid, tentunya memaksimalkan fungsinya dalam mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga penting seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lembaga Balitbangda Kutai Kartanegara memiliki regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing ilmu tinggi dan handal.
“Mudah mudahan dengan adanya kegiatan ini, ke depan perencanaan riset-riset yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini tidak perlu melibatkan lembaga lain, cukup lembaga kita sendiri,” kata Rasid menjelaskan.
Totok Heru Subroto mewakili Pemkab Kutai Kartanegara mengajak secara bersama-sama untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan untuk peningkatkan kualitas SDM di bidang Litbang. Selain itu, kata dia, perlu juga mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan Kelitbangan sebagai upaya revitalisasi dan transformasi untuk memperkuat fungsi think-thank pemerintah daerah bagi penyelenggaraan tugas-tugas penelitian.
“Dalam hal ini saya, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para narasumber, serta apresiasi kepada para peserta atas kesediaan dan kesungguhannya dalam mengikuti pelatihan ini. Saya berharap kepada setiap ASN agar jangan pernah berhenti menimba ilmu pengetahuan dengan terus belajar dan belajar,” kata Totok.
Totok menyebutkan sejumlah catatan penting dalam diskusi pada pelatihan tersebut untuk upaya mengoptimalkan fungsi Kelitbangan.
“Balitbangda Kutai Kartanegara tetap perlu menjalin komunikasi dan koordinasi serta pelibatan tim narasumber guna mendapatan policy advocacy, mengingat para ahli memiliki perpsektif lebih kaya, bukan hanya akademik, tetapi juga implementasi keilmuan untuk pengambilan kebijakan,” tutur Totok Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara. (Adv)
